Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman baru-baru ini meninjau lokasi bencana banjir bandang lahar dingin di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Menteri Amran juga akan memberikan bantuan sebesar Rp10 miliar di sektor pertanian.
"Pertama kami menyampaikan duka mendalam bagi korban. Saya sudah terima laporan sekitar 450 hektare sawah alami puso serta 1.600 tanaman rusak. Kami anggarkan bantuan segera senilai Rp10 miliar," kata Menteri Amran dikutip Sabtu (18/5/2024).
Dalam kunjungannya, Andi Amran didampingi oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Bupati Agam Andri Warman serta Komandan Kodim 0304 Agam dan Kapolresta Bukittinggi.
Fokus menteri pertanian adalah meninjau langsung kondisi persawahan warga di Desa Bukik Batabuah yang rusak total akibat diterjang aliran air banjir lahar dingin Gunung Marapi.
"Selain Rp10 miliar untuk puso. Kami upayakan berikan bantu juga berupa benih gratis, pupuk, alat mesin pertanian. Total bisa hingga Rp20 miliar digeser ke Sumatera Barat," kata Mentan.
Menteri Adi Amran juga menegaskan bahwa anggaran yang sudah ditetapkan itu harus segera ditindaklanjuti kepala dinas setempat agar segera digunakan.
"Sumatera Barat saat ini perlu perhatian dan penanganan khusus sesegeranya. Rencana kerja Kementan RI pun yang awalnya ke China kami tunda dan arahkan ke sini," kata Mentan.
Mentan Andi Amran mengatakan, lokasi sawah warga yang terdampak secara teknis akan dibangun kembali.
Spontan, Menteri Pertanian meminta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sumbar untuk memimpin proyek perbaikan sawah dan pertanian warga.
"Selesaikan paling lama satu bulan sudah dikerjakan, kalau bisa dalam dua minggu. Maksimalkan, kasihan warga petani kita, saya support," kata Amran.
Sementara, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengucapkan atas perhatian besar dari Mentan Amran di Sumbar.
Pihaknya menyatakan dalam waktu pendek seluruh pendataan pertanian terdampak diselesaikan.
"Alhamdulillah bantuan untuk warga Sumatera Barat di sektor pertanian. Pemerintah provinsi segera berkoordinasi dengan bupati daerah terdampak dalam pendataan dan hal yang dibutuhkan," katanya. (ant/rpi)
Load more