Jakarta, tvOnenews.com - World Water Forum ke-10 di Bali menjadi momentum lahirnya gagasan-gagasan baru mengenai pengelolaan air, baik untuk Indonesia maupun secara global.

Salah satu wacana yang mencuat dalam WWF ke-10 tersebut adalah pentingnya pembentukan badan atau lembaga pengelola air nasional.

Merespons hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan bahwa gagasan mengenai pembentukan badan atau lembaga yang secara khusus menangani permasalahan air merupakan domain dari pemerintahan yang akan datang, yakni Prabowo-Gibran.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja dalam konferensi pers World Water Forum Ke-10, Kamis (23/5/2024).

“Kalau pembentukan badan air ini kan nanti akan menjadi domain dari pemerintah berikutnya. Saya kira, seluruh format kelembagaan ini kan masih dibahas,” ujar

Endra menjelaskan bahwa air merupakan permasalahan yang melibatkan multidisiplin dan multisektor.

Di Indonesia, kata dia melanjutkan, permasalahan air terkait dengan beberapa kementerian lainnya di luar PUPR, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengulik soal air tanah.

Ketika disinggung mengenai apakah hal tersebut memungkinkan atau tidak, Endra pun menjawab bahwa merealisasikan pembentukan badan atau lembaga air adalah langkah yang memungkinkan, selama terdapat komitmen politik oleh pemerintah terkait masalah air.

“Seluruh ide saya kira mungkin (direalisasikan), tetapi tentunya itu kembali kepada bagaimana nanti presiden baru kita melihat masalah air,” kata Endra.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan gagasannya mengenai lembaga khusus air.

Menurut AHY, badan atau lembaga khusus air dapat berperan penting dalam integrasi dan sinkronisasi manajemen air.

Hal itu disampaikan menyusul pidatonya yang disampaikan dalam Forum Local and Regional Government di salah satu acara World Water Forum (WWF) ke-10.

"Ini bukan yang pertama tentunya, ada sejumlah negara yang lebih dahulu sudah mendirikan institusi seperti itu, memiliki kewenangan, otoritas dan juga kapasitas untuk bisa mengelola air secara komprehensif."

"Termasuk tata ruang dan penyiapan lahan yang dikoordinasikan dengan berbagai kementerian, termasuk regulasinya disiapkan dengan baik. "Kolaborasi/kerja samanya dengan pemerintah daerah ini juga menjadi kekuatannya," kata AHY. (ant/rpi)