Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti banyaknya jumlah aplikasi dan platorm di berbagai instansi pemerintahan. Pembuatan lebih dari 27 ribu aplikasi pemerintah yang tidak terintegrasi ini harus segera dihentikan, karena justru membuat ruwet pelayanan pemerintah. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Jokowi saat peluncuran Govtech dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta (27/5/2024). 

"Di kementerian, di lembaga, di pemerintahan provinsi, di pemerintahan kabupaten kota ada 27 ribu lebih aplikasi, 27 ribu platform yang berjalan sendiri - sendiri, yang kerjanya juga sendiri sendiri," kata Presiden Jokowi. 

Banyaknya aplikasi ini, menurut Presiden Jokowi, justru tidak terintegrasi dan tumpang tindih, sehingga membuat ruwet pelayanan ke masyarakat.  "Kalau sudah ada (aplikasi) yang baru, apa yang terjadi, install lagi, isi data lagi, ruwet ruwet, inilah yang kita stop," katanya. 

Presiden Jokowi menyebut, di Kementerian Kesehatan saja, saat ini terdapat 400 aplikasi yang dibuat untuk berbagai tujuan dan pelayanan. Bahkan, ada satu kementerian yang memiliki lebih dari 5.000 aplikasi atau platform yang dibuat sendiri. 

Selama ini, menurut Presiden Jokowi, pembuatan aplikasi di masing - masing instansi pemerintahan dilakukan berdasarkan pendekatan proyek. Sehingga, masing - masing kementerian dan lembaga atau pemerintah daerah berlomba menciptakan aplikasi baru. 

"Tahun ini saja, kemarin kita cek, waktu bikin anggaran ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru, membuat platform baru," kata Presiden Jokowi.