Erick menambahkan bahwa GovTech Indonesia merupakan perbaikan dan proses bisnis yang terpadu, transparan dan terukur.
"Karena Bu Menkeu selalu bilang semua harus terukur transparan agar semua program-program yang Bapak (Presiden) luncurkan sebagai pimpinan Negara bisa tepat sasaran dan tidak perlu dipertanyakan dan diperdebatkan lagi di kemudian hari," kata Erick.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menyoroti banyaknya jumlah aplikasi dan platorm di berbagai instansi pemerintahan. Banyaknya aplikasi yang tidak terintegrasi ini harus segera dihentikan karena justru membuat ruwet pelayanan pemerintah.
"Di kementerian, di lembaga, di pemerintahan provinsi, di pemerintahan kabupaten kota
ada 27 ribu lebih aplikasi, 27 ribu platform yang berjalan sendiri - sendiri, yang kerjanya juga sendiri sendiri," kata Presiden Jokowi.
Banyaknya aplikasi ini, menurut Presiden Jokowi, justru tidak terintegrasi dan tumpang tindih, sehingga membuat ruwet pelayanan ke masyarakat. "Kalau sudah ada (aplikasi) yang baru, apa yang terjadi, install lagi, isi data lagi, ruwet ruwet, inilah yang kita stop," katanya. (hsb)
Load more