Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan penerimaan kepabeanan dan cukai dalam  konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2024 di Jakarta baru-baru ini.

Sri Mulyani menyampaikan, penerimaan kepabeanan dan cukai yang masuk APBN per April 2024 mencapai Rp95,7 triliun, tumbuh 1,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Nilai tersebut jika dirinci terdiri dari penerimaan bea masuk sebesar Rp15,7 triliun, bea keluar senilai Rp5,8 triliun, dan cukai Rp74,2 triliun.

"Bea masuk sudah dikumpulkan Rp15,7 triliun atau 27,4 persen dari pagu. Ini mengalami penurunan tipis 0,5 persen," kata Sri Mulyani, dikutip Selasa (28/5/2024).

Kinerja bea masuk dipengaruhi oleh penurunan tarif efektif dari 1,47 persen menjadi 1,35 persen serta penurunan penerimaan dari komoditas utama, seperti kendaraan roda empat, suku cadang kendaraan, serta gas alam dan buatan.

Meski bea masuk mengalami kontraksi dari sebelumnya, penerimaan bea keluar tetap mengalami pertumbuhan signifikan 40,6 persen yoy.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh bea keluar mineral yang tumbuh enam kali lipat dari tahun sebelumnya, dampak implementasi kebijakan relaksasi mineral.

Namun terjadi penurunan bea keluar produk sawit sebesar 68,3 persen yoy akibat penurunan rata-rata harga minyak kelapa sawit (CPO) pada 2024 sebesar 11,16 persen yoy dari 911 dolar AS menjadi 809 dolar AS.

Volume ekspor produk sawit juga turun sebesar 11,36 persen yoy karena di Eropa tengah gencar diberlakukan larangan masuk untuk CPO.

Di sektor penerimaan cukai, terjadi perlambatan sebesar 0,5 persen yoy karena turunnya cukai hasil tembakau.

"Produksi hasil tembakau tumbuh, tapi tumbuhnya di golongan tarif rendah, yaitu golongan tiga. Golongan satu turun 3,0 persen yoy," papar Menkeu Sri Mulyani.

Ditambah, tarif efektif cukai tembakau saat ini mengalami tren penurunan, sama seperti yang terjadi pada 2023.

Sri Mulyani menyampaikan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) secara konsisten akan melakukan pengawasan dan penindakan rokok ilegal dengan jumlah lebih dari 4.000 penindakan.

Adapun jumlah barang hasil penindakan mencapai 220 juta barang dengan perkiraan nilai Rp311,3 miliar. (rpi)