Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali angkat bicara mengenai kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera yang saat ini menuai pro dan kontra di masyarakat.

Menko Airlangga mengatakan, kebijakan yang diteken Presiden Jokowi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tersebut semestinya masih diperlukan kajian mendalam.

Hal itu khususnya soal benefit yang bisa didapatkan para pekerja yang gaji atau pendapatannya dipotong 3%.

“Tapera perlu dilihat benefitnya, dan tentu dikaji manfaat apa yang bisa diperoleh para pekerja terkait perolehan perumahan maupun untuk renovasi perumahan,” kata Menko Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Menko Airlangga malanjutkan, pendalaman tersebut membutuhkan sosialisasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan.

“Itu mesti didalami lagi dengan sosialisasi oleh Kementerian PUPR maupun Kementerian Keuangan,” tutur Airlangga.