Jakarta, tvOnenews.com - Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero memperkirakan kebutuhan subsidi listrik Indonesia tahun 2025 mencapai Rp83,08 triliun.

Angka tersebut nyaris Rp8 triliun lebih tinggi dari anggaran subsidi listrik pada 2023 sebesar Rp75,83 triliun.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Darmawan mengatakan, angka tersebut diperoleh menggunakan asumsi ICP (Indonesian Crude Oil Price) atau harga jual minyak mentah di Indonesia sebesar 80 dolar AS per barel, serta inflasi sebesar 2,5 persen.

Dari besaran subsidi tersebut, sebesar 64,95 persen atau Rp53,96 triliun akan diperuntukkan untuk pelanggan rumah tangga, dengan rincian kurang lebih sebanyak 35,22 juta pelanggan.

Selain pelanggan rumah tangga, terdapat empat golongan lainnya yang merupakan penerima subsidi, antara lain golongan sosial sebanyak 2,13 juta.

Kemudian, golongan bisnis sebanyak 4,29 juta pelanggan, lalu golongan industri sebanyak 0,24 juta pelanggan, serta golongan pemerintah dan lainnya sebanyak 0,20 juta pelanggan.

Dari angka tersebut, ada sekitar 42,08 juta pelanggan PLN yang dianggarkan untuk menerima subsidi listrik pada 2025.

Apabila didasarkan pada nilai subsidi, golongan rumah tangga membutuhkan anggaran sebesar Rp54 triliun.

Golongan sosial yang dalam hal ini mencakup sekolah, rumah ibadah, dan lain-lain membutuhkan anggaran subsidi sebesar Rp12,2 triliun.

Berikutnya,golongan bisnis kecil membutuhkan anggaran sebesar Rp9,4 triliun.

Adapun golongan industri membutuhkan subsidi sebesar Rp5,9 triliun.

Serta golongan pemerintah dan lainnya yang membutuhkan subsidi sebesar Rp1,6 triliun.

“Perhitungan subsidi 2025 menggunakan asumsi dasar makro ekonomi RAPBN 2025 yang sudah disepakati bersama dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan,” kata Darmawan.

Darmawan menegaskan,  PLN berkomitmen untuk memastikan subsidi listrik tepat sasaran.

“Kami sudah berhasil mengintegrasikan data ID pelanggan PT PLN dengan web service Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial,” kata Darmawan. (ant/rpi)