Solusi tersebut dianggap lebih visible dibanding dengan mengumpulkan dana dari buruh di depan dan baru akan diambil setelah sekian tahun.
Terlebih, tidak ada jaminan pasti terhadap risiko instabilitas ekonomi di masa depan dan adanya public distrust terhadap pengelolaan dana publik yang sebelumnya banyak terjadi praktik korupsi.
“Ini belum lagi mempertimbangkan kenaikan lahan dan bahan bangunan dalam 10-30 tahun mendatang, sehingga bisa jadi dana yang diiur buruh melalui Tapera tidak akan ada nilainya,” imbuh Irham. (rpi)
Load more