Konflik Timur Tengah Bisa Bikin Indonesia Tidak Baik-baik Saja, Luhut: Kita Harus Super Hati-Hati

Jakarta, tvOnenews.com - Dinamika geopolitik, khususnya di Timur Tengah harus diwaspadai Indonesia karena dampaknya bisa terasa pada perekonomian nasional.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, meski ekonomi Indonesia masih baik bukan berarti dampak konflik Timur Tengah tidak akan terasa nyata.

Hal itu disampaikan Menko Luhut dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (5/6/2024).tvonenews

"Perkembangan dinamika di Timur Tengah itu bisa saja menukik dengan cepat untuk membuat keadaan ini menjadi tidak cukup bagus. Ini memang perlu kita waspadai bersama di samping keadaan ekonomi kita cukup bagus, tapi kita perlu super hati-hati melihat (Timur Tengah) ini," ujar Luhut.

Perkembangan konflik di Timur Tengah memang perlu diwaspadai setiap negara karena dinamikanya dapat begitu cepat sekali terjadi.

Oleh sebab itu, Indonesia diam-diam juga terus menjajaki upaya perdamaian dengan negara-negara Timur Tengah.

"Karena saya bicara dengan kedua belah pihak yang ada di Gaza mereka juga menyampaikan hal ini dan juga teman-teman di Timur Tengah seperti Abu Dhabi, Uni Emirat Arab maupun di Arab Saudi," ujar Luhut.

Meski posisi Indonesia saat ini sedang tenang, namun pemerintah perlu bersikap super hati-hati terkait perkembangan di Timur Tengah.

"Jadi buat kita semua kita memang posisinya lumayan baik, tapi tetap super hati-hati," katanya.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi menyampaikan arahan agar Indonesia bersikap deeskalasi atau menahan diri terhadap situasi ketegangan geopolitik yang sedang melanda sejumlah negara di Timur Tengah.

Arahan Presiden tersenbut juga diamini oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sikap deeskalasi dinilai penting bagi hubungan Indonesia dengan sejumlah negara yang terlibat pertikaian perang di Timur Tengah.

Presiden Jokowi juga menginstruksikan kepada kementerian-kementerian terkait untuk menyusun berbagai skenario mitigasi terhadap potensi defisit keuangan negara. (ant/rpi)