Sejauh ini, hanya Nahdlatul Ulama (NU) yang diketahui menyambut baik kebijakan pemerintah tersebut dan bakal segera mendapatkan izin konsesi dari bekas tambang yang sebelumnya dikelola PT Kaltim Prima Coal di Kalimantan Timur.
Sedangkan Muhammadiyah diketahui masih belum menyatakan ketegasannya, entah akan menerima atau menolak.
Hal itu seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti.
"Tidak akan tergesa-gesa dan mengukur diri agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara," kata Abdul Mu'ti, Minggu (9/6/2024). (rpi)
Load more