“Jangan dulu kita suudzon seolah-olah mereka kerja lalu lingkungan rusak. Saya mau tanya, emang sekarang lingkungan kita sebagian rusak kan? Emang itu yang rusakin siapa? Organisasi keagamaan? Belum dikasih IUP yang lain yang katanya punya duit itu rusak juga itu barang,” tegasnya.
“Tetapi dengan mereka hadir, mereka langsung tahu bisa ikut praktik ke lapangan bisa mengecek bagaimana caranya ke depan lingkungan agar tidak rusak, ini soal tata kelola yang baik kita butuh kolaborasi,” imbuhnya.
Bahlil menjanjikan pemerintah akan memberikan pendampingan sekaligus mencarikan partner yang tepat untuk ormas keagamaan yang akan mengelola tambang.
Diketahui, hingga saat ini baru NU yang diketahui menerima jatah tambang dari pemerintah.
Ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut akan segera mendapatkan izin konsesi dari bekas tambang yang sebelumnya dikelola PT Kaltim Prima Coal di Kalimantan Timur.
“Di sinilah tugas pemerintah hadir untuk bagaimana mendampingi mereka untuk mendapatkan partner yang baik agar mereka tidak dirugikan,” ujar Bahlil.
“Kata siapa (tidak bisa mengelola), kita carikan partner yang bagus yang mereka cuma mendapat untung, rugi nggak boleh, rugi tugas kontraktor,” tegasnya.
Load more