“Kalau ada bencana, yang duluan tiba di lokasi bencana itu organisasi-organisasi kemasyarakatan ini. Pemerintah mungkin tunggu 3 jam dulu baru tiba, mereka sudah tiba duluan,” ujar Bahlil.
Diketahui, pemerintah pekan ini akan menerbitkan izin tambang Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengelola tambang batu bara yang sebelumnya dikelola oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Kalimantan Timur.
Meski begitu, beberapa menegaskan sikap penolakan seperti Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
Sedangkan Muhammadiyah diketahui belum menyatakan sikap resmi untuk menolak atau menerima jatah tambang tersebut. (rpi)
Load more