Saat Pemotongan Anggaran Diprotes Sejumlah Menteri, Sri Mulyani Justru Naikkan Anggaran Kemenkeu Menjadi Rp53 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Proses penyusunan anggaran di masing - masing kementerian/lembaga (K/L) untuk tahun 2025 mulai memicu kontroversi. Di tengah maraknya pemotongan anggaran di sejumlah K/L menjelang masa transisi, Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Bendahara Negara, justru menaikkan anggaran di kementerian keuangan.

Komisi XI DPR RI menyepakati pagu indikatif untuk rencana anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2025 sebesar Rp53,19 triliun. Jumlah ini lebih tinggi Rp4,84 triliun,atau naik hampir 10 persen dibandingkan dengan pagu dalam RAPBN 2024 sebesar Rp48,35 triliun.

"Dengan mengucapkan Alhamdulillah hirabbil 'alamin, kami menyetujui rencana anggaran Kementerian Keuangan tahun 2025 sebesar itu," kata Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir saat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Namun dari hasil diskusi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, terdapat catatan terkait penetapan pagu indikatif anggaran Kemenkeu. Menteri Keuangan diminta untuk melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran di tahun depan.

“Kementerian Keuangan akan mengefektifkan dan mengefisienkan Pagu Indikatif Kementerian Keuangan dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp53,195 triliun dengan memperhatikan asas efisiensi dan kemampuan keuangan negara dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dalam APBN 2025,” kata Wakil Ketua Komisi XI Dolfie OFP.

Pada kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan  terima kasih atas sikap Komisi XI yang menyetujui usulan pagu indikatif Kementerian Keuangan 2025.

"Kami berterima kasih kepada pimpinan dan atas dukungan Komisi XI yang kami sangat hargai, selama ini benar-benar membuat kami bisa bekerja baik untuk bisa menjaga keuangan negara dan mengelola keuangan negara, terima kasih Pak," kata Sri Mulyani.

Bendahara Negara itu merinci, besaran usulan anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar Rp42,79 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp21,76 miliar, dan hibah sebesar Rp 7,24 miliar, serta Badan Layanan Umum (BLU) senilai Rp10,37 triliun.

Keluhan Menkominfo dan BKPM

Berbanding terbalik dengan kenaikan anggaran di Kementerian Keuangan, beberapa kementerian justru mengeluh saat anggaran dalam pagu indikatif tahun 2025 dipotong oleh Menteri Keuangan. 

Saat menggelar rapat bersama Komisi I DPR RI, Senin (10/6/2024), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengeluhkan pemotongan anggaran di instansinya. 

Dalam pagu indikatif untuk tahun 2025, anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika hanya sebesar Rp7,72 triliun, atau anjlok hampir 48 persen dibandingkan dengan pagu dalam RAPBN tahun 2024 sebesar Rp14,84 triliun. 

"Bapak/ibu pimpinan serta anggota dewan, guna memastikan keberlanjutan seluruh program prioritas Kemenkominfo pada tahun anggaran 2025, dibutuhkan anggaran sebanyak Rp 20,11 triliun, di mana saat ini hanya dianggarkan sebesar Rp 7,72 triliun sehingga terdapat kekurangan sebanyak Rp12,39 triliun," kata Budi Arie Setiadi.

Sementara, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengeluhkan adanya rencana pemotongan anggaran di instansinya, dari tahun 2023 sebesar Rp1,2 triliun, menjadi Rp600 miliar lebih di tahun 2025. 

Bahlil mengeluhkan adanya pemotongan anggaran di tengah meningkatnya target realisasi investasi di BKPM, dari Rp1.400 triliun di 2023, dinaikkan menjadi Rp1.850 triliun.

Bahlil berharap anggota DPR dapat memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN Suharso Monoarfa untuk menjelaskan perihal penurunan anggaran tersebut. (ant/hsb)