Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk perumahan rakyat dari APBN, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sri Mulyani mengatakan, bahkan alokasi anggaran untuk program perumahan rakyat sudah ada sejak 2015.
“Untuk masalah perumahan rakyat, sebetulnya APBN itu sudah hadir sejak tahun 2015,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa.
Bendahara negara tersebut mengatakan, dana yang telah disalurkan APBN untuk sektor perumahan rakyat bagi sudah Rp228,9 triliun.
Rinciannya, penyaluran anggaran pada 2016 sebesar Rp15,52 triliun. Kemudian tahun 2017 sebesar Rp18 triliun, 2019 Rp18,81 triliun, 2020 Rp24,19 triliun, 2021 Rp28,95 triliun, 2022 Rp34,15 triliun, 2023 Rp31,88 triliun, dan 2024 Rp28,25 triliun.
Anggaran disalurkan melalui berbagai program, seperti subsidi uang muka, subsidi bunga, hingga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang memberikan likuiditas bank untuk memberikan kredit murah kepada MBR.
Load more