Bertahun - Tahun Tinggali Kawasan Hutan Sosial, Warga Muaragembong Bekasi Desak Sertifikasi Lahan 14 Ribu Hektare

Jakarta, tvOnenews.com - Para warga enam desa di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berharap pemerintah bisa mengabulkan  permohonan sertifikasi 14 ribu hektare lahan tinggal di wilayah tersebut.  

Sejak 2022, warga yang sudah bertahun - tahun tinggal di wilayah ini telah meminta kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar memberikan perubahan status lahan kawasan hutan sosial milik pemerintah tersebut. 

"Saya juga sudah sampaikan ke Pak Menteri AHY (Menteri ATR/Kepala BPN) untuk mempercepat proses penerbitan sertifikatnya. Mudah-mudahan bisa tahun ini," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Bekasi, Selasa (18/6/2024).

Dia mengatakan pengajuan sertifikasi ini dalam rangka memperjuangkan pelepasan status kawasan hutan sosial atau tanah negara yang sudah ditempati selama puluhan tahun oleh masyarakat Kecamatan Muaragembong.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah berkewajiban mengawal setiap permohonan yang menjadi aspirasi masyarakat setempat hingga seluruh tahapan dapat dituntaskan sehingga mereka mendapatkan kepastian hukum atas legalitas status kepemilikan tanah dimaksud.

Dani berharap perubahan status lahan itu bisa segera terealisasi agar pihaknya dapat secara utuh mengelola dan membangun infrastruktur di wilayah utara pesisir Muaragembong itu.

Mengingat selain permukiman, sejumlah ruas jalan penghubung dan tambak warga pada beberapa desa di Kecamatan Muaragembong juga masih berstatus milik negara. Kondisi itu menjadi salah satu kendala pemerintah daerah merealisasikan pembangunan.