Ketiga, pembangunan dan pemberdayaan berbasis masyarakat lokal kepulauan. Upaya ini perlu memastikan bahwa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dirasakan langsung oleh komunitas setempat.
Terakhir, peningkatan keamanan dan kedaulatan maritim dan penegakan illegal fishing. Menurut Rahmat, langkah ini dilakukan dengan meningkatkan teknologi pengawasan, kerja sama internasional, pelatihan aparat, dan penerapan sanksi tegas untuk melindungi sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, implementasi Ekonomi Biru dapat turut menggerakkan berbagai industri, khususnya di bidang kelautan.
Indonesia mempunyai modalitas yang besar di sektor maritim yang menjadi salah satu bagian dari Ekonomi Biru. Berdasarkan Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia atau Indonesia Blue Economy Roadmap 2023-2045, Pemerintah menetapkan target kontribusi maritim sebesar 15 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2045. (ant/rpi)
Load more