Sudah Dapat Opini Terbaik Delapan Kali Berturut - Turut dari BPK, Presiden Jokowi Justru Sebut Opini WTP Bukanlah Prestasi

Jakarta, tvOnenews.com - Keberhasilan pemerintah pusat untuk mendapat opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) ternyata tidak cukup. Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru menyebut bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah prestasi. 

Pemerintah pusat kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini terbaik dari auditor atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 ini merupakan yang kedelapan kali secara berturut - turut sejak tahun 2016. 

Namun, Presiden Jokowi justru merasa bahwa keberhasilan meraih opini WTP dari BPK masih belum cukup.  Presiden Jokowi menyampaikan bahwa bahwa WTP bukan prestasi, akan tetapi WTP adalah kewajiban, kewajiban menggunakan APBN secara baik.

"Ini uang rakyat, uang negara, kita harus menyadari bahwa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik dan juga menjalankan APBN dan APBD secara baik, serta mempertanggungjawabkannya secara baik pula," tegas Presiden Jokowi saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. 

Presiden Jokowi kembali menekankan beberapa hal, di antaranya melanjutkan reformasi struktural, lanjutkan singkronisasi regulasi, penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif dan efisien, agar pemerintahan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur.

Presiden juga berharap BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan agar berjalan dengan baik dan menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan negara Indonesia.

"Saya mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, dan sekaligus fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil," tegasnya.