“Tugas ini sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo agar layanan birokrasi harus diselesaikan paling lambat mulai akhir bulan ini. Solidkan koordinasi dengan BSSN, Telkom, Lintasarta, tim ahli, dan seluruh tenant. Rombak seluruh arsitektur PDNS baik itu di Surabaya, Serpong maupun Batam. Ini bukan tugas yang mudah, harus dibuat secara presisi,” tandasnya.
Percepat PDN Cikarang
Menteri Budi Arie juga menginstruksikan penyelesaian pembangunan dan operasionalisasi PDN Cikarang dengan tingkat keamanan dan tata kelola yang mumpuni sesuai masterplan tata kelola dan kelembagaan.
“Pastikan kinerja perangkat Jaringan Intra Pemerintah (JIP) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dapat tercapai sesuai target, serta pastikan sistem berjalan secara optimal untuk menghadirkan integrasi interoperabilitas dan efisiensi layanan publik secara nasional,” jelasnya.
Selanjutnya, Kepada Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan Ditjen IKP Marroli Jeni Indarto, Menteri Budi Arie menugaskan untuk mencari terobosan guna penguatan sistem informasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas di bidang politik, hukum hingga keamanan serta menetapkan langkah strategis untuk memperluas akses publik terhadap informasi terkait kebijakan polhukam.
“Cari inovasi, cari ide dengan out of the box untuk etos kerja yang efektif dan secara spesifik menjangkau target-target yang tepat. Ini perlu perombakan bisnis yang selama ini dijalankan, harus bisa sekreatif munkin untuk menjangkau Gen-Z atau Milenial. Jangan membuat konten komunikasi intensif, tetapi isinya zaman dahulu, jangan berkomunikasi dengan milenial dengan cara-cara kolonial,” tegasnya. (hsb)
Load more