Akan tetapi, tutur dia melanjutkan, terdapat sejumlah proses yang harus dilalui untuk memberikan penambahan anggaran.
“Kami berharap dengan anggaran belanja tambahan itu, mudah-mudahan bisa membantu kami secara signifikan untuk menuntaskan target-target PTSL,” kata AHY.
Tercatat, program PTSL sudah mampu mendaftarkan tanah sebanyak 114,8 juta bidang dan telah menghasilkan pertambahan nilai ekonomi yang bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan nilai Hak Tanggungan (HT).
Adapun pertambahan nilai ekonomi dari kegiatan pendaftaran tanah pada tahun 2023 mencapai lebih dari Rp100 triliun dan pada Juli tahun 2024 ini sudah mencapai Rp46,39 triliun.
Diketahui, Komisi II DPR RI juga mendukung Kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp675,89 miliar yang bersumber dari penerimaan PNBP 2023.
Anggaran tersebut nantinya akan dialokasikan untuk kegiatan PTSL, RDTR, penyiapan 104 kabupaten/kota lengkap, dan transformasi digital.
Komisi II juga meminta kepada Kementerian ATR/BPN RI agar ke depannya tidak sekadar mengejar target.
Load more