Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia tidak gentar kebijakan tegas pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard dibalas oleh negara yang terkena dampak kebijakan tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Franciska Simanjuntak dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024) yang lalu.
Dia mengatakan kebijakan yang disusun bersama Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) tersebut telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh World Trade Organization (WTO).
"Kami melakukan sebagai otoritas, ada dasar hukumnya sudah pasti. Ada agreement on safeguard, ada agreement on antidumping. Yang kami lakukan ini sudah pasti sejalan dengan komitmen kita di WTO," ungkap dia, dikutip Selasa (16/7/2024).
"Ada notifikasi setiap kami melakukan inisiasi, investigasi, lalu juga nanti akhirnya itu semua ada notifikasinya dan kami sampaikan di dalam WTO," imbuh dia.
Franciska juga menegaskan kebijakan BMAD dan BMTP ini juga diterapkan oleh negara lain.
Load more