Jakarta, tvOnenews.com - Nama aktor Fauzi Baadilla resmi diangkat sebagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero) oleh Kementerian BUMN.
Pengangkatan Fauzi Baadilla sebagai Komisaris Independen ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pos Indonesia yang berlangsung, Kamis, 19 Juli 2024.
"Dengan bangga kami menginformasikan perubahan susunan komisaris PT Pos Indonesia (Persero). Kami percaya bahwa dengan kepemimpinan baru ini, kami akan semakin maju dan terus memberikan layanan terbaik untuk seluruh pelanggan setia kami," tulis Pos Indonesia dalam postingan bertajuk Pengumuman Resmi Susunan Dewan Komisaris di akun Instagram @posindonesia.ig, Sabtu (20/7/2024).
Dengan ditekennya RUPS tersebut oleh Menteri BUMN Erick Thohir, maka susunan dewan komisaris PT Pos Indonesia adalah sebagai berikut:
Diangkatnya Fauzi Baadilla menambah daftar orang-orang pendukung Prabowo Subianto yang kini telah mendapatkan jabatan strategis.
Diketahui, aktor film Fauzi Baadilla sebelumnya sempat menjadi Koordinator Nasional Rumah Besar Relawan Prabowo-Gibran 08.
Bicara jejak politik, artis berusia 44 tahun tersebut bergabung dengan Partai Gerindra sejak tahun 2019, setelah sebelumnya sempat eksis di Partai Demokrat pada tahun 2018.
Fauzi Baadilla sempat menjajaki peruntungan dengan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat VI yang meliputi Kota Depok dan Kota Bekasi.
Meski kurang beruntung, pesohor kelahiran 25 September 1979 itu akhirnya menjadi bagian dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Menyoroti besaran anggota dewan komisaris dari perusahaan pelat merah, Fauzi Baadila tentu bakal mengantongi pendapatan fantastis.
Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-3/mbu/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, anggota dewan komisaris atau dewan Pengawas BUMN diberikan honorarium yang ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan sebagai berikut:
a. Komisaris utama/ketua dewan pengawas BUMN sebesar 45% dari direktur utama BUMN.
b. Wakil komisaris utama/wakil ketua dewan pengawas BUMN sebesar 42,5% dari direktur utama BUMN.
c. Anggota dewan komisaris/dewan pengawas BUMN sebesar 90% dari komisaris utama atau ketua dewan pengawas BUMN.
Besarnya honorarium komisaris utama/ketua dewan pengawas BUMN ditetapkan oleh RUPS atau menteri setiap tahun selama 1 tahun terhitung sejak Januari tahun berjalan.
Menukil laporan tahunan PT Pos Indonesia pada 2022, komponen remunerasi direksi dan dewan komisaris terdiri dari gaji atau honorarium, tunjangan, fasilitas, dan tantiem atau insentif kinerja (IK).
Penyesuaian remunerasi dewan komisaris dan direksi dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi, dan kondisi serta kemampuan perusahaan.
Komponen remunerasi dewan komisaris PT Pos Indonesia pada tahun 2022 terdiri dari beberapa bagian.
Komisaris Utama menerima honorarium bulanan sebesar Rp90 juta dan tunjangan transportasi sebesar Rp18 juta, sehingga total pendapatan tahunannya mencapai Rp1,29 miliar.
Sementara itu, komisaris lainnya memperoleh honorarium bulanan sebesar Rp81 juta dan tunjangan transportasi Rp16,2 juta, dengan total pendapatan tahunan sebesar Rp1,16 miliar.
Selain gaji pokok dan tunjangan tetap, komisaris juga berhak atas tantiem sebesar 45% dari tantiem direktur utama dikalikan masa aktif, tunjangan hari raya sebesar satu kali honorarium bulanan, serta asuransi purna jabatan dengan premi yang ditanggung perusahaan sebesar 25% dari total honorarium tahunan. Itu belum termasuk penggantian biaya kesehatan.
Mengacu pada gambaran di atas, maka bintang film Fauzi Baadilla bakal menerima gaji bulanan baru dari BUMN sedikitnya Rp81 juta plus tunjangan transportasi 16,2 juta. (rpi)
Load more