Jakarta, tvOnenews.com - Sempat mencuat isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) , kini muncul usulan untuk mengganti nasi dengan sagu untuk program yang dicanangkan Prabowo-Gibran tersebut.
Usulan tersebut disampaikan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) karena sagu dianggap bisa menjadi alternatif dan mendukung ketahanan pangan.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Kartasasmita mengatakan, beras analog sagu merupakan sumber alternatif dari karbohidrat yang dapat menjadi bahan utama makanan pokok selain nasi.
"Pasti kita akan usulkan, karena dia (sagu) juga bisa mendukung ketahanan pangan, dengan menjadikan sagu sebagai sumber atau bahan utama pangan di luar beras," kata Menperin Agus Gumiwang di Jakarta, Senin (29/7/2024).
Menperin mengatakan, sagu atau beras analog sagu adalah makanan kearifan lokal yang perlu didorong popularitasnya agar sama dengan beras pada umumnya.
Menurutnya, hal ini sejalan dengan program prioritas utama pada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menitikberatkan pada ketahanan energi, ketahanan air dan ketahanan pangan.
Lebih lanjut, Agus mengatakan bahwa sagu sangat relevan untuk membantu memperkokoh ketahanan pangan Indonesia.
"Kita harus bisa membantu dengan meletakkan pondasi yang kokoh untuk mewujudkan ketahanan pangan ke depan. Oleh sebab itu, sagu menjadi sangat relevan, yang merupakan salah satu komoditas yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan guna mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia," katanya.
Dilihat dari sisi ketahanan energi, Kemenperin juga mengusulkan sagu bisa diolah menjadi sumber energi terbarukan atau bioetanol.
Menperin mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Industri Agro Kemenperin telah memiliki data terkait dengan kegunaan sagu terhadap energi terbarukan.
Dikatakan bahwa dalam setiap 2,5 hektar lahan sagu, dapat menghasilkan 250 kilo liter bioetanol.
"Pilotingnya sudah ada, itu local wisdom-nya kuat sekali karena nggak ada lagi kekuatan sagu di dunia seperti di Indonesia," terang Menteri Agus Gumiwang. (ant/rpi)
Load more