Mengingat KPC telah menjadi jatah NU, maka kemungkinan jatah Muhammadiyah adalah di antara lima yang masih ada. Diketahui bahwa keenam WIUPK tersebut seluruhnya ada di Kalimantan, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan/atau Kalimantan Tengah.
Diketahui, PP Muhammadiyah mengumumkan menerima IUPK yang ditawarkan pemerintah setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan pada rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.
Keputusan itu disebutkan berdasar pada kajian dan masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.
Muhammadiyah juga berkomitmen untuk mewujudkan usaha tambang yang berpihak pada kesejahteraan sosial dan lingkungan.
Terkait jatah lokasi tambang yang akan dikelola, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti juga mengatakan akan membicarakannya dengan pemerintah,
"Kami akan bicarakan dengan pemerintah, terutama dengan Pak Presiden Jokowi dan juga Pak Menteri Bahlil (Menteri Investasi) dan juga mungkin Menteri ESDM, lokasi mana yang diperuntukkan bagi Muhammadiyah," kata Abdul Mu'ti dikutip dari Antara. (rpi)
Load more