Mafia Tanah Kian Meresahkan, Menteri ATR Janji Berantas sampai Ke Akarnya: Ini Bukan Hanya Jargon

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menegaskan bahwa pihaknya akan memberantas mafia tanah hingga ke akar-akarnya.

Langkah ini diambil untuk memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

"Kolaborasi dan semangat kita untuk memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya, ini bukan hanya menjadi jargon semata," kata Menteri ATR di Jakarta, dikutip Selasa (6/8/2024).

Hal ini juga menjadi perhatian langsung dari Presiden Joko Widodo yang menginginkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada warga yang seharusnya hidup dalam ketidakpastian hukum.

Menteri ATR menekankan bahwa negara harus hadir memberikan keadilan bagi semua tanpa memandang latar belakang atau profesi.

Ia menekankan bahwa masyarakat tidak boleh merasa was-was akan digusur dari tempat tinggal mereka, sementara para mafia tanah bisa hidup mewah.

"Apalagi kalau kemudian seolah-olah justru mafia-mafia tanah tersebut yang bisa hidup dengan tenang, nyaman, bermewah-mewahan di atas penderitaan rakyat kecil, di atas penderitaan negara," tegas Menteri ATR.

Ia menyoroti, sengketa tanah merupakan isu yang selalu menjadi perhatian publik, terutama yang disebabkan oleh oknum-oknum mafia tanah.

Konflik tanah bisa terjadi antara warga, warga dengan korporasi, atau warga dengan pemerintah, dan sering kali aset TNI dan Polri juga menjadi objek sengketa.

Menteri ATR menambahkan bahwa lembaganya akan memperkuat pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terkait sengketa dan konflik pertanahan. Fokus utama adalah pencegahan, karena sengketa tanah yang berlarut-larut bisa menghambat investasi dan merugikan semua pihak.

Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti Polri dan kejaksaan untuk memastikan keadilan bagi seluruh pemilik tanah di Indonesia. "Karena ingat, bukan hanya nilai tanah yang kita hitung dari kerugian sengketa lahan, tetapi potensial lost," ucapnya.

Dia mencontohkan kasus di Grobogan, Jawa Tengah, di mana sengketa tanah yang berlarut-larut mengakibatkan batalnya investasi masuk.

Padahal, investasi tersebut bisa membuka ribuan lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi rakyat.

"Merugilah kita semuanya. Oleh karena itu, berbicara urusan tanah ini dari lahir sampai mati, dari rakyat kecil sampai pengembangan investasi, kita ingin menegakkan keadilan dan juga membangun kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia," kata Menteri ATR.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masalah sengketa tanah dapat diminimalisir dan keadilan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat terwujud. (ant/rpi)