Dengan pemahaman dan transparansi ini, masyarakat akan lebih bersedia membayar pajak dengan patuh, yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan negara.
“Hal itu berdampak pada penerimaan yang lebih besar,” ujar dia.
Untuk ke depannya, Thomas berharap agar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan bisa mengambil peran lebih strategis dalam keterbukaan informasi publik. Hal ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 4,43%, memberikan kontribusi sebesar 1,32% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga percaya bahwa tingginya penyerapan belanja modal pemerintah, terkait penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan investasi.
Selain itu, kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan juga disebut-sebut mendorong aktivitas konstruksi properti di sektor swasta yang terus meningkat.
Dengan keterbukaan informasi publik yang lebih baik, diharapkan bahwa investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat terus mengalami peningkatan yang berkelanjutan. (ant/rpi)
Load more