Menurut AHY, program PTSL ini tidak hanya memberikan keadilan kepada masyarakat tetapi juga menciptakan iklim investasi yang aman dan pasti terkait tanah dan tata ruang. PTSL adalah inisiatif pemerintah sejak 2017 yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran tanah bagi masyarakat.
Selain itu, PTSL juga berfungsi untuk meningkatkan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah dan mencegah sengketa tanah di masa depan. AHY juga berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai kasus mafia tanah yang merugikan masyarakat.
Kementerian ATR/BPN akan menjalankan target yang dititipkan Presiden Joko Widodo, termasuk revisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait penerbitan hak guna usaha (HGU) untuk keperluan perdagangan karbon (carbon trading).
Penambahan anggaran ini diharapkan mampu mendukung berbagai program penting yang telah direncanakan oleh Kementerian ATR/BPN, sehingga mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas. (rpi)
Load more