“Mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang ada di tahun depan, pembangunan fasilitas harus dilakukan dengan skala prioritas. Selain itu agar akuntabel dan tidak menjadi temuan upayakan semuanya clean and clear dari tahap perencanaan. Tuntaskan dengan BPN dan selalu minta rekomendasi teknis ke Dinas Pekerjaan Umum setempat, dan tak kalah penting dalam pembangunan nantinya memperhatikan kearifan lokal,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP, Irjen Pol Prof. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, menegaskan bahwa arahan dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, adalah untuk memastikan bahwa UPT merupakan inti dari kehadiran negara di tengah masyarakat kelautan dan perikanan.
UPT harus mampu memberikan nilai ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dan negara, tidak hanya dalam pelayanan tetapi juga produktivitas.
“Pembangunan UPT harus ada peluang ekonomi, dan hitung-hitungannya harus jelas. UPT yang penting value-nya bagi masyarakat dan negara,” pungkasnya.
Adanya hibah ini membuat KKP memiliki peluang besar untuk memperkuat pengawasan kelautan dan perikanan di Bali.
Pengembangan UPT PSDKP di Gianyar tidak hanya akan mendukung kebijakan ekonomi biru yang berkelanjutan, tetapi juga diharapkan mampu menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dan negara. (rpi)
Load more