Jokowi Sebut Anggaran untuk Masyarakat Miskin di Pemerintahan Prabowo-Gibran Capai Rp504,7 Triliun: Agar Lebih Cepat dan Efisien

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2025 sebesar Rp504,7 triliun.

Dana tersebut, kata Jokowi, akan digunakan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan di masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi dalam pidato RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan di Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (17/8/2024).

"Anggaran Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan," ujar Jokowi.

Presiden juga berharap dengan anggaran ini, pengentasan kemiskinan dapat dilakukan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah masih berupaya menurunkan tingkat kemiskinan ke level paling rendah

Jokowi mengklaim bahwa angka kemiskinan turun tajam menjadi 9,03% di tahun 2024. Sedangkan kemiskinan ekstrem turun dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,83% di tahun 2024. 

Selain itu, tingkat pengangguran juga bisa ditekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024.

"Indikator kesejahteraan masyarakat meningkat signifikan," ucap Jokowi.

Selain itu, pemerintah telah menyiapkan anggaran kesehatan dalam RAPBN 2025 sebesar Rp197,8 triliun atau 5,5% dari belanja negara.

Dengan anggaran tersebut, diharapkan kualitas dan keterjangkauan layanan kesehatan dapat ditingkatkan, serta upaya penurunan stunting dan penanganan penyakit menular seperti TBC, dan pemeriksaan kesehatan gratis bisa lebih maksimal.

Ia juga menambahkan, pemerintah telah menganggarkan Rp361 triliun dari APBN untuk Program Kartu Indonesia Sehat selama sepuluh tahun terakhir.

Anggaran ini digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) setiap tahunnya, mulai dari anak-anak hingga lansia di seluruh Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp113 triliun untuk Program Kartu Indonesia Pintar selama sepuluh tahun ini, yang mendukung pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, dari tingkat SD hingga SMA/SMK di seluruh Indonesia.

Presiden juga menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp225 triliun telah dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan selama 10 tahun terakhir, yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu setiap tahunnya.

Selain itu, anggaran sebesar Rp60,3 triliun untuk program Pra Kerja selama 5 tahun terakhir telah dimanfaatkan untuk meningkatkan keahlian sebanyak 18,8 juta pekerja di seluruh Indonesia.

Data BPS menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan di Sulawesi serta Maluku dan Papua selama 10 tahun pemerintahan Jokowi.

Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin secara nasional mencapai 9,03%, dengan tingkat kemiskinan di Sulawesi sebesar 9,59%, Maluku dan Papua 19,39%, Sulawesi Tengah 11,77%, dan Maluku Utara 6,32%.

Sebagai perbandingan, pada Maret 2014, persentase penduduk miskin adalah 11,25%. Tingkat kemiskinan tertinggi tercatat di Maluku dan Papua (23,15%), sementara di Sulawesi 11,71%, dengan Sulawesi Tengah 13,93% dan Maluku Utara 7,30%. (rpi)