Meski Ada Penurunan, BPDPKS Catat PNPB Dari Pungutan Ekspor Sawit Mencapai Rp15,88 Triliun Hingga Juli 2024

Bangka Belitung, tvOnenews.com - Di tengah turunnya volume produksi dan juga harga minyak sawit mentah (CPO), kontribusi industri kelapa sawit terhadap penerimaan negara ternyata masih cukup besar. 

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pungutan ekspor sawit mencapai Rp15,88 triliun hingga Juli 2024. Jumlah ini berasal dari ekspor sawit sebesar 19,43 juta metrik ton. 

Menurut catatat BPDPKS, industri kelapa sawit menyumbang sebesar 31,3 persen untuk PNBP Badan Layanan Umum (BLU) yang tercatat sebesar Rp50,7 triliun dan 4,6 persen untuk PNBP secara keseluruhan yang sebesar Rp338 triliun pada periode yang sama. 

“Capaiannya (PNBP dari pungutan ekspor sawit) sampai dengan Juli 2024 adalah Rp15,88 triliun. Artinya untuk secara capaian dari BLU ini menyumbang 31,3 persen, sementara untuk PNBP secara nasional 4,6 persen,” kata Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana sekaligus Plt. Direktur Kemitraan BPDPKS Kabul Wijayanto di Belitung Timur, Selasa (27/8/2024) malam.

Meski masih berkontribusi cukup besar, BPDPKS nilai PNBP dari pungutan ekspor tersebut masih lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode yang sama di tahun 2023. 

Saat ini, BPDPKS memiliki tugas, salah satunya menghimpun dan mengembangkan dana perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dari pelaku usaha melalui pungutan ekspor. Selain itu, penghimpunan dana juga berasal dari dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, serta dana lain yang sah.

Kontribusi Besar

Kabul menyebutkan, sektor sawit di Indonesia melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja. Sektor ini dapat terus mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) di sektor perkebunan pada angka yang positif pada triwulan kedua 2024, yakni di angka 3,25 persen, sehingga PDB nasional pada periode yang sama tumbuh positif di angka 5,05 persen.

Dia mengatakan, terdapat tiga strategi BPDPKS dalam mendukung industri hulu dan hilir kelapa sawit. Yang pertama adalah perbaikan dan peningkatan kesejahteraan petani melalui program peremajaan sawit rakyat. 

Selain itu, dalam rangka perbaikan kesejahteraan petani, BPDPKS juga mengupayakan riset sektor hulu, sarana dan prasarana terkait efisiensi biaya produksi dan transportasi serta dukungan terhadap ISPO, hingga pelatihan petani dan SDM industri sawit.

Lebih lanjut Kabul menjelaskan, stabilisasi harga CPO juga menjadi strategi utama lainnya yang diupayakan BPDPKS. Hal ini dilakukan melalui dukungan pendanaan biodiesel, promosi dan advokasi sawit positif, serta riset pasar dan produk.

Sedangkan strategi terakhir yang dilakukan BPDPKS, menurut Kabul adalah dengan penguatan industri hilir melalui riset dan pengembangan program konversi sawit menjadi bio-hydrocarbon fuel serta dukungan pada program hilirisasi lainnya. (hsb)