Kadin Akui Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran jadi Program yang Menantang, Anindya Bakrie: Tapi Ada Kebaikan Jangka Panjang

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Prabowo-Gibran merupakan tantangan sendiri bagi pemerintah.

Akan tetapi, Anindya Bakrie optimis bahwa program andalan Prabowo-gibran itu membuka peluang bagi dunia usaha untuk turut serta dalam program pemerintah.

"Makan bergizi gratis yang sudah dicanangkan Rp71 triliun, saya rasa ini juga merupakan sesuatu hal yang menantang, tapi juga ini akan membuat suatu kebaikan yang berjangka panjang,"

Hal itu disampaikan Andidya Bakrie saat menjadi pembicara dalam seminar Investortrust CEO Forum yang bertajuk “Optimisme Baru Pembangunan Ekonomi Era Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Jakarta, Kami (29/8/2024).

Anindya juga menegaskan, pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program, termasuk Program MBG.

Selain itu, komitmen tersebut juga tercermin dalam alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp400 triliun dan upaya memperkuat penerimaan pajak.

“Kita punya upaya untuk membuat kesejahteraan lebih baik, serta untuk membantu investasi terus bergulir. Karena negara yang stabil punya daya tarik tersendiri bagi investor,” katanya kepada media sesuai seminar berlangsung.

Program MBG sendiri dianggarkan sekitar Rp71 triliun, yang setara dengan 0,29% dari PDB.

Anggaran ini mencakup biaya makanan, distribusi, dan operasional lembaga yang akan mengelola Program MBG.

Program MBF diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Diharapkan program ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 0,10% dan menciptakan 0,82 juta lapangan kerja melalui pemberdayaan UMKM.

Sementara itu, anggaran infrastruktur yang mencapai Rp400,3 triliun akan dialokasikan untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, konektivitas, pangan, energi, serta pembangunan berkelanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Melansir Antara, Menkeu Sri Mulyani Indrawati sempat menyampaikan bahwa Core Tax Administration System (CTAS) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menjadi tulang punggung dalam mencapai target penerimaan negara.

Menurutnya, peningkatan rasio perpajakan akan terus didorong melalui reformasi perpajakan, termasuk implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta perbaikan organisasi, tata kelola, dan infrastruktur perpajakan.

Selain itu, intensifikasi dan ekstensifikasi, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem perpajakan, juga diharapkan dapat memperkuat penerimaan negara.

Dalam RAPBN 2025, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp2.996,9 triliun, dengan proyeksi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.490,9 triliun dan PNBP sebesar Rp505,4 triliun.

Dengan berbagai strategi dan program yang direncanakan, pemerintah optimistis dapat mencapai target tersebut. (rpi)