Jokowi Angkat Bicara soal Rencana Tarif KRL Berbasis KTP, Sebut Belum Tahu Kondisi Lapangan

Adita menyampaikan hal tersebut untuk menjawab mengenai kepastian rencana penerapan tarif subsidi KRL Jabodetabek berbasiskan NIK pada 2025.

"Kita lihat nanti, kita lihat hasil pembahasannya seperti apa, perlu konsultasi publik, melihat dinamika, dan respons dari stakeholder," kata Adita di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (29/8).

Adita mengatakan wacana penerapan penerapan tarif subsidi KRL Jabodetabek berbasiskan NIK sebenarnya sudah muncul pada 2023.

Wacana itu muncul untuk membuat subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.

Wacana pengenaan subsidi untuk KRL menjadi berbasis NIK atau Kartu Tanda Penduduk itu ramai menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa terakhir.

Hal tersebut berawal dari pemberitaan yang mengutip data di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama.

Berdasarkan dokumen tersebut, maka ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO kereta api sebesar Rp4,79 triliun yang ditujukan guna mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.