"Angka Rp66 miliar ini masih sangat kecil dibandingkan dengan prestasi yang telah didorong oleh Komisi VI. Kami berharap ada kebijaksanaan dari Kementerian Keuangan agar angka ini dapat ditambah, mengingat kami ingin terus meningkatkan sistem pengawasan yang ada," tambahnya.
Lebih lanjut, Erick menyoroti ketidakadilan dalam alokasi anggaran meskipun kinerja BUMN terus meningkat.
"Jika kita bandingkan pagu anggaran 2025 dengan pagu anggaran sebelumnya, penurunan dari 284 miliar menjadi 277 miliar sedangkan kinerja dividen meningkat. Hal ini menunjukkan perbandingan yang tidak seimbang," ungkap Erick.
Dalam rapat tersebut, Erick juga memaparkan rincian pagu anggaran 2025, di mana sebagian besar akan dialokasikan untuk gaji dan tunjangan sebesar 28,26% atau 78 miliar, operasional kantor sekitar 76 miliar atau 25%, kesekretariatan dan pembinaan sebesar 7,5%, serta pengembangan dan pengawasan BUMN yang meningkat menjadi 80 miliar atau 28,86%.
Erick Thohir juga memamerkan kontribusi besar BUMN kepada negara selama beberapa tahun terakhir.
"Kinerja kita selama ini menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2023, total kontribusi Kementerian BUMN kepada negara mencapai 940 triliun, terdiri dari pajak sebesar 1.391,4 triliun, PNBP dan lainnya sebesar 354,2 triliun, serta dividen sebesar 194,4 triliun. Kontribusi perpajakan kita meningkat seiring dengan membaiknya kinerja perusahaan," jelas Erick.
Ia juga menyebutkan bahwa pajak dan dividen menunjukkan peningkatan dari 2022 sekitar 410 triliun menjadi 457 triliun di tahun 2023, meskipun PNBP mengalami penurunan karena fluktuasi harga komoditas seperti kelapa sawit dan batu bara.
Load more