Erick Thohir Mengeluh Anggaran BUMN Cuma Rp277 Miliar, Pamer Kontribusi Pajak dan Dividen hingga Ingin Ketemu Sri Mulyani: Ini Tak Sebanding

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri BUMN Erick Thohir mengeluhkan kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian BUMN di tahun 2025.

Hal ini disampaikan Erick Thohir saat memaparkan realisasi anggaran TA 2024 per triwulan II dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI pada Senin, 2 September 2024.

Erick Thohir juga berharap agar Komisi VI dapat mendukung penambahan anggaran Kementerian BUMN.

"Kami berharap dari Komisi VI dapat mendorong anggaran lebih lanjut, dan kami dari Kementerian BUMN akan berkomunikasi dengan Menteri Keuangan," kata Erick Thohir dikutip, Selasa (3/9/2024).

Pagu anggaran untuk 2024 diketahui mencapai Rp284 miliar, sedangkan pagu anggaran untuk 2025 hanya Rp277 miliar.

Menurut Erick, pagu anggaran tersebut tidak sebanding dengan apa yang telah dicapai oleh Kementerian BUMN.

"Angka ini tidak sebanding dengan prestasi yang telah didorong oleh Komisi VI dan prestasi yang telah kita capai. Kami berharap ada tambahan anggaran sekitar Rp66 miliar sehingga totalnya menjadi sekitar Rp344 miliar," ujar Erick.

"Angka Rp66 miliar ini masih sangat kecil dibandingkan dengan prestasi yang telah didorong oleh Komisi VI. Kami berharap ada kebijaksanaan dari Kementerian Keuangan agar angka ini dapat ditambah, mengingat kami ingin terus meningkatkan sistem pengawasan yang ada," tambahnya.

Lebih lanjut, Erick menyoroti ketidakadilan dalam alokasi anggaran meskipun kinerja BUMN terus meningkat.

"Jika kita bandingkan pagu anggaran 2025 dengan pagu anggaran sebelumnya, penurunan dari 284 miliar menjadi 277 miliar sedangkan kinerja dividen meningkat. Hal ini menunjukkan perbandingan yang tidak seimbang," ungkap Erick.

Dalam rapat tersebut, Erick juga memaparkan rincian pagu anggaran 2025, di mana sebagian besar akan dialokasikan untuk gaji dan tunjangan sebesar 28,26% atau 78 miliar, operasional kantor sekitar 76 miliar atau 25%, kesekretariatan dan pembinaan sebesar 7,5%, serta pengembangan dan pengawasan BUMN yang meningkat menjadi 80 miliar atau 28,86%.

Erick Thohir juga memamerkan kontribusi besar BUMN kepada negara selama beberapa tahun terakhir.

"Kinerja kita selama ini menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2023, total kontribusi Kementerian BUMN kepada negara mencapai 940 triliun, terdiri dari pajak sebesar 1.391,4 triliun, PNBP dan lainnya sebesar 354,2 triliun, serta dividen sebesar 194,4 triliun. Kontribusi perpajakan kita meningkat seiring dengan membaiknya kinerja perusahaan," jelas Erick.

Ia juga menyebutkan bahwa pajak dan dividen menunjukkan peningkatan dari 2022 sekitar 410 triliun menjadi 457 triliun di tahun 2023, meskipun PNBP mengalami penurunan karena fluktuasi harga komoditas seperti kelapa sawit dan batu bara.

"Namun, dividen di tahun 2023 menunjukkan perbaikan meski ada fluktuasi," tambahnya.

Erick menegaskan bahwa peningkatan kontribusi dividen tidak hanya datang dari HIMBARA, tetapi juga dari perusahaan besar lainnya seperti Pertamina dan Telkom.

Ia juga menyoroti peran penting PMN dalam percepatan pembangunan infrastruktur, yang turut mendongkrak total aset BUMN dari 8.312 triliun menjadi 10.400 triliun, serta meningkatkan total ekuitas menjadi 344 triliun.

Sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir berharap pemerintah dan DPR dapat mempertimbangkan ulang alokasi anggaran yang dianggapnya tidak sebanding dengan kontribusi besar yang telah diberikan kementeriannya kepada negara. (rpi)