Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah telah memastikan akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
Kebijakan ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Salah satu yang akan terkena dampak kenaikan tarif PPN tersebut adalah pajak untuk kegiatan membangun sendiri, termasuk bagi mereka yang membangun rumah secara pribadi.
Pengaturan terkait pemungutan PPN untuk aktivitas ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022.
"Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri," demikian kutipan dari Pasal 2 ayat 2 PMK tersebut.
Lebih lanjut, aturan ini juga menjelaskan bahwa kegiatan membangun sendiri, baik untuk bangunan baru maupun perluasan bangunan lama (renovasi), yang dilakukan oleh individu atau badan bukan sebagai bagian dari kegiatan usaha atau pekerjaan, juga dikenakan PPN.
"Kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain," bunyi ayat berikutnya.
Penjelasan dalam PMK tersebut menyebutkan bahwa kegiatan membangun sendiri yang dikenakan pajak meliputi pembangunan bangunan baru atau renovasi bangunan yang dilakukan secara pribadi atau oleh badan tanpa melibatkan kegiatan usaha.
Bangunan yang dibangun untuk penggunaan pribadi maupun untuk pihak lain tetap masuk dalam kategori ini.
Perhitungan tarif PPN untuk membangun sendiri didasarkan pada hasil perkalian 20% dari tarif PPN yang berlaku di Pasal 7 ayat 1 UU HPP.
Mulai tahun depan, tarif PPN akan naik menjadi 12%, yang berarti tarif PPN untuk kegiatan membangun sendiri juga akan meningkat dari 2,2% menjadi 2,4%.
"Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian 20% dengan tarif PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak," bunyi Pasal 3 ayat 2 PMK Nomor 61/PMK.03/2022.
Dalam PMK tersebut juga dijelaskan beberapa kriteria kegiatan membangun sendiri yang dikenakan PPN, di antaranya:
- Konstruksi utama bangunan terdiri dari material seperti kayu, beton, pasangan batu bata, baja, atau bahan sejenis lainnya.
- Bangunan tersebut diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha.
- Luas bangunan minimal 200 meter persegi.
Lalu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kegiatan membangun sendiri dapat dilakukan dalam satu waktu sekaligus atau secara bertahap.
Namun, jika dilakukan bertahap, pembangunan tersebut harus selesai dalam jangka waktu maksimal dua tahun agar tetap masuk dalam kategori yang dikenakan PPN.
Dengan kebijakan kenaikan PPN ini, masyarakat yang berencana membangun rumah atau melakukan renovasi besar harus memperhitungkan tambahan beban pajak yang berlaku mulai tahun depan.
Pemerintah berharap aturan ini dapat berjalan baik dengan dalih demi mendukung harmonisasi perpajakan di Indonesia. (rpi)
Load more