Jakarta, tvonenews.com - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 triliun untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan, alokasi anggaran itu akan disalurkan untuk Otorita IKN Rp5,89 triliun dan Kementerian PUPR sebesar Rp9,11 triliun.
Namun, besaran alokasi anggaran tersebut dapat bertambah sesuai dengan kebijakan pemerintahan kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Sekali lagi, angka itu bisa berubah, tapi prinsipnya adalah banyak yang ruangnya itu diberikan diskresi-nya ke Pak Prabowo," ujar Thomas saat media gathering Kemenkeu di Novus Jiva Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024), dilansir dari ANTARA.
Namun, ia memastikan anggaran pembangunan IKN tidak bertumpu pada APBN. Pasalnya, dari perencanaan pemerintah untuk total anggaran IKN sebesar Rp466 triliun, hanya 20 persen dipenuhi dari APBN sedangkan 80 persennya dipenuhi dari investasi dan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).
Total alokasi APBN untuk pembangunan IKN sejak 2022 tercatat sudah mencapai Rp76,5 triliun, yakni sebesar Rp5,5 triliun pada 2022, Rp27 triliun pada 2023, dan Rp44 triliun pada 2024.
Jumlah tersebut sama dengan 16,42 persen dari total dana Rp466 triliun yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan IKN.
"Bagaimana menarik investasi lebih cepat, itu yang jadi pertimbangan. Itu tugas dari kabinet berikutnya, tentu bekerja sama dengan OIKN dan Satgas Pembangunan IKN," ucap Thomas
"Pak Prabowo sudah berkali-kali menjelaskan bahwa beliau komitmen IKN akan berlanjut. Pastilah Pak Prabowo mencari hal-hal supaya investasi swasta masuk, baik dari dalam dan luar negeri. Itu jadi PR," imbuhnya.(nba)
Load more