Diketahui, KPPU memutuskan adanya monopoli dalam penetapan harga pada penyediaan jasa depo peti kemas di Pelabuhan Panjang, Lampung pada Senin (30/9/2024) kemarin. Ada tiga penyedia jasa depo peti kemas yang divonis bersalah.
Tiga penyedia jasa depo peti kemas yang divonis bersalah oleh KPPU yakni PT Java Sarana Mitra Sejati (Terlapor I), PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia (Terlapor II), PT Citra Prima Container (Terlapor III).
Ketiganya terbukti terlibat kong-kalikong dalam membuat kesepakatan sepihak tentang besaran tarif depo kontainer di Pelabuhan Panjang Lampung. Ketiga penyedia jasa depo peti kemas tersebut terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5/1999) terkait Kesepakatan Tarif Penyediaan Jasa Depo Peti Kemas di Pelabuhan Panjang Lampung.
Meski dinyatakan bersalah, KPPU melayangkan sanksi ringan dalam vonisnya.
Pasalnya, KPPU membebebaskan ketiga penyedia jasa depo peti kemas tersebut bebas dari sanksi denda.
Namun, ada sanksi lain yang diberikan yang bersifat pembatasan kegiatan dengan tidak melakukan kegiatan di Pelabuhan Panjang. Selain itu, sanksi lainnya, untuk tidak melakukan perjanjian penetapan harga penyediaan jasa depo peti kemas di wilayah tersebut.
Berdasarkan riwayat pemeriksaan KPPU, pada awal kasus ini, KPPU menduga telah terjadi pelanggaran hukum melalui penetapan tarif batas atas dan batas bawah bagi jasa depo peti kemas yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) DPW Lampung.
Load more