Program Kedaulatan Energi Prabowo-Gibran Bakal Tingkatkan Lifting Migas di Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming memiliki program untuk mencapai kedaulatan energi dalam hal minyak dan gas (Migas). 

"Ke depan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu punya satu program, di antaranya kedaulatan energi, jadi ada kedaulatan pangan dan kedaulatan energi," kata Bahlil dalam Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas Tahun 2024 di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Meskipun begitu, Bahlil tidak memberikan penjelasan secara rinci terkait program kedaulatan energi dari pemerintahan baru kedepannya. 

Namun, Bahlil menegaskan bahwa keberhasilan program kedaulatan energi ini sangat bergangung pada dukungan semua pihak di sektor energi, termasuk kontraktor di sektor hulu. 

"Saya berpikir bahwa penting saya hadir (di sini) karena program Pak Prabowo ke depan tentang kedaulatan energi bisa sukses tergantung bapak-bapak semua yang ada di dalam ruangan ini," ujarnya.

Indonesia Pengekspor Minyak 1 Juta Barel 

Ketua Umum Partai Golkar ini mengungkapkan bahwa Indonesia dulu pernah berada dalam masa kejayaan dalam hal ekspor minyak, terutama pada tahun 1996-1997, dimana lifting minyak mencapai 1 juta barel per hari, sementara konsumsi dalam negeri hanya 600-700 barel. 

Kala itu, ekspor minyak berkontribusi besar dalam pendapatan terhadap negara dan memberikan keuntungan 40 hingga 50 persen dari sektor minyak dan gas. 

Tapi situasi berubah, pada tahun 2022 hingga 2024, produksi minyak terus mengalami penurunan, hingga saat ini hanya mencapai 600 barel per hari. 

Padahal konsumsi minyak dalam negeri saat ini meningkat hingga 1 juta barel per hari. Hal ini memaksa Indonesia untuk mengimpor jumlah yang sama. Hal ini seolah mencerminkan kondisi minyak yang berbalik dari 30 tahun lalu, ketika Indonesia masih merupakan negara pengekspor minyak. 

Untuk menghadapi hal tersebut, Bahlil mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam upaya meningkatkan lifting minyak.

Meskipun upaya-upaya itu belum mampu mengembalikan posisi Indonesia sebagai negara pengekspor, pemerintah terus mendorong berbagai inovasi dan intervensi teknologi untuk meningkatkan produksi minyak dalam negeri.

"Saya sangat menghargai dari KKKS, kontraktor dari hulu yang sudah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan lifting (minyak) kita," pungkas Bahlil.(ant/nsp)