Jakarta, tvOnenews.com - Thomas Djiwandono selaku Wakil Menteri Keuangan II menyatakan bawha penggunaan teknologi seperti big data, data analysis, blockchain, kecedasan buatan (artificial intelligence / AI), dan biometrik dapat mengurangi waktu serta biaya dalam prose kepabeanan dan cukai.
Ia mengatakan bahwa pesatnya kemajuan teknologi saat ini sangat mendorong berbagai otoritas bea cukai di seluruh dunia untuk memanfaatkan potensi tersebut secara optimal.
Meskipun begitu, Thomas menyoroti adanya tantangan dalam pemanfaatan teknologi tersebut, yakni dengan munculnya tekno-nasionalisme yang bisa menimbulkan perbedaan ekosistem serta ketimpangan standar teknolgogi.
"Isu lain yang perlu diperhatikan adalah bangkitnya tekno-nasionalisme. Negara-negara yang menyadari pentingnya sektor teknologi secara strategis berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan, yang berujung pada perbedaan ekosistem dan standar teknologi,” ujarnya di 4th World Customs Organization Regional Training Center (WCO RTC) Indonesia International Conference 2024.
Selain itu Thomas juga mengatakan bahwa kolaborasi antaralembaga sangat penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman bersama demi memastikan proses regulasi kepabeanan dan cukai bisa berjalan dengan efektif serta dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kita juga perlu bergerak menuju prinsip-prinsip kolaborasi yang kritis, termasuk transparansi regulasi, ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur. Selain itu, kolaborasi lintas batas juga dapat menangani penghindaran penegakan hukum oleh organisasi kriminal transnasional,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Thomas berharap bahwa peranan WCO bisa terus diperkuat lebih efektif dan efisien dalam memfasilitasi perdagangan, melindungi masyarakat, mendorong pengumpulan pendapatan secara adil, dan menciptakan lembaga bea cukai yang lebih adaptif dan tangguh.
"Saya mengimbau seluruh peserta untuk melanjutkan semangat kemitraan ini dengan menjalin jaringan dan bekerja sama antara otoritas bea cukai dan lembaga akademis untuk mengembangkan kebijakan berbasis penelitian untuk institusi kita masing-masing,” imbuhnya. (ant/nsp)
Load more