Luhut Pastikan E-Katalog A6 Bisa Dongkrak Ekonomi 0,8% saat Pemerintahan Prabowo: Rp3.600 Triliun Belanja Negara Masuk dalam Negeri?
Luhut mengatakan, e-katalog akan memberikan dampak signifikan ke seluruh Indonesia, sehingga dapat meningkatkan efisiensi belanja dan mengurangi risiko korupsi.
Langkah ini menjadi bagian penting dari transformasi digital dan optimasi sektor industri dalam negeri, sekaligus membuka peluang besar bagi penciptaan lapangan kerja di seluruh wilayah. (rpi)
Presiden Jokowi langsung lemas ketika tahu nilai rupiah dari 2.500 ton emas Freeport yang tak pernah dinikmati Indonesia. Setelah dihitung, segini nilainya.
Australia memberi beberapa syarat agar ekspor makanan dan minuman buatan pelaku usaha dan UMKM Indonesia bisa tembus di negara berjuluk Negeri Kanguru itu.
Nikita Mirzani dipolisikan buntut kasus dugaan persetubuhan disertai praktik aborsi terhadap anaknya yakni Laura Meizani alias Lolly dengan terlapor Vadel Badjideh.
Rektor Universitas Bung Karno (UBK), Didik Suhariyanto mengapresiasi kinerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Jakarta Selatan dalam mempersiapkan perhelatan Pemilu dan Pilkada 2024 Serentak.
Guru Besar Hukum Tata Usaha Negara Universitas Diponegoro (Undip), Yos Johan Utama menyorot proses hukum kasus korupsi yang menyeret mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming.
Buntut dari kepemimpinan Wasit Ahmed Abu Bakar Al Kaf yang tetap melanjutkan permainan meski sudah berakhir dinilai curang. Dilaporkan ke FIFA simak penjelasan
Ahmed Al Kaf selaku wasit yang merugikan Timnas Indonesia saat melawan Bahrain ternyata memiliki fakta kelam, sempat menjadi pengangguran selama 12 tahun.
Ruben Onsu membeberkan alasan memperbolehkan anak angkatnya, Betrand Peto tinggal bersama Sarwendah. Menurutnya, Onyo masih membutuhkan sentuhan dari Sarwendah.
Ustaz Khalid Basalamah menyarankan setelah shalat Subuh masih dalam posisi tahiyat akhir meski telah salam agar mengisi amalan zikir ajaran Nabi Muhammad SAW.
Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penetapan tersangka Direksi PT KSM yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penggelapan.
Load more