Bahlil Jadikan Program Hilirisasi Sebagai Bahan Disertasi, Wapres: Semoga ke Depan Lebih Tepat Sasaran

Jakarta, tvonenews.com - Wakil presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengapresiasi disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia soal hilirisasi yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

"Saya kira bagus sekali ya temanya tentang hilirisasi dan kajian," ucap Ma'ruf Amin usai menghadiri sidang promosi Doktor Bidang Kajian Stratejik dan Global Bahlil di Universitas Indonesia (UI), Rabu (16/10/2024).

Ma'ruf berharap dari hasil kajian tersebut program hilirisasi nantinya lebih tepat sasaran dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

"Sehingga kita harapkan ke depan program hilirisasi itu lebih tepat sasaran dan lebih memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi, tidak terjadi ada ketidakadilan untuk daerah, untuk masyarakat. Dengan kajian ini, kan secara komprehensif nanti hal-hal yang belum baik itu bisa diperbaiki," kata dia.

Diketahui, Bahlil meraih gelar Doktor Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia (UI) dengan predikat cumlaude.

"Tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil Lahadalia menjadi Doktor dalam Studi Kajian Stratejik dan Global, dengan yudisium cumlaude," kata Ketua Sidang Promosi Doktor Prof I Ketut Surajaya.

Dalam sidang terbuka promosi Doktor, Bahlil menjelaskan disertasi yang dirinya ambil berjudul "Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia".

Dari hasil penelitiannya, Bahlil menunjukkan ada empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan.

Empat masalah tersebut yaitu ketidakadilan dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi serta belum adanya rencana diversifikasi pascatambang.

Dari disertasinya, Bahlil merekomendasikan adanya reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.(ant/nba)