Masa Depan IKN di Pemerintahan Prabowo, Hashim Berikan Isyarat Jelas: Sarana Dulu

Jakarta, tvOnenws.com - Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Hashim mengatakan bahwa meskipun ada beberapa tantangan, pembangunan IKN akan terus berjalan sesuai rencana. Kepastian ini penting untuk menegaskan arah kebijakan Prabowo terkait proyek tersebut.

"Komitmennya tetap," ujar Hashim singkat di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Ini memperkuat kejelasan sikap pemerintah terhadap masa depan IKN di bawah kepemimpinan Prabowo.

Dia juga mengungkapkan bahwa mantan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, akan ditunjuk sebagai Kepala Otorita IKN untuk mengawasi kelanjutan proyek tersebut.

Hashim menjelaskan, pembangunan IKN akan difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sebelum dapat berfungsi penuh sebagai pusat pemerintahan.

"Jadi IKN akan diteruskan, yang akan diteruskan dengan sarana-sarana dulu yang harus dilengkapi. Soalnya kemarin, ternyata sarana-sarana dan prasarana belum lengkap," ujar Hashim.

Pernyataan ini mengisyaratkan pentingnya infrastruktur yang mendukung sebelum IKN bisa beroperasi secara optimal.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan untuk memprioritaskan pembangunan pusat legislatif dan yudikatif di IKN.

Fokus ini diambil karena infrastruktur eksekutif sudah mulai terbentuk.

"Yang jelas, yang kami pernah dengar adalah bagaimana kelanjutan dari IKN ini lebih diprioritaskan untuk menghadirkan pusat untuk legislatif misalnya, karena untuk eksekutif sudah terbangun," ungkap AHY di Jakarta, Rabu.

Menurut AHY, perkembangan eksekutif di IKN sudah terlihat jelas, termasuk peresmian Istana Negara oleh Presiden Jokowi.

AHY yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, hadir untuk menyerahkan sertifikat tanah Istana tersebut.

Selain itu, Istana Garuda dan sejumlah kantor kementerian serta pusat-pusat koordinasi pemerintahan juga sedang dalam proses penyelesaian.

"Tetapi selain eksekutif tentu adalah legislatif, jadi gedung parlemen juga harus siap termasuk juga untuk lembaga yudikatif. Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Presiden RI) ke depan utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya pemerintahan maupun fungsi bisnis lainnya," kata AHY.

Dengan arahan jelas dari Presiden Prabowo dan komitmen yang ditegaskan oleh Hashim, masa depan IKN tampaknya tetap terjamin. Fokus pada pengembangan sarana pendukung dan pusat-pusat pemerintahan menjadi langkah prioritas yang akan memastikan bahwa IKN dapat berfungsi optimal sebagai ibu kota baru Indonesia. (ant/rpi)