Regulasi Energi Rumit, Bahlil Janji Bikin Proses Perizinan Sektor Migas dan Minerba Kurang dari Setahun, Bakal Gunting Ratusan Izin Eksplorasi?

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah komando Bahlil Lahadalia terus berupaya mempercepat penyederhanaan regulasi untuk sektor energi, sesuai arahan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Langkah ini diambil untuk membuat pengelolaan lebih efisien, menarik minat investor, serta memastikan pelayanan publik menjadi lebih baik.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan penyederhanaan aturan menjadi prioritas untuk mempercepat investasi di sektor energi.

Menurut Bahlil, mengurangi tumpang tindih perizinan menjadi tantangan terbesar yang sedang dihadapi kementerian.

“Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service Level Agremeent-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Sabtu (26/10/2024).

Ia mencontohkan bahwa ada lebih dari 100 lebih izin harus dipenuhi untuk proyek eksplorasi migas, di mana hal ini sangat memperlambat proses dan mengurangi efisiensi.

Masalah serupa terjadi di sektor Mineral dan Batubara (Minerba), di mana aturan yang tumpang tindih dinilai memperberat tugas pejabat dan pelaku usaha.

“Di Minerba itu kan banyak aturan yang tumpang tindih. Kita lihat banyak teman-teman kami, pejabat sebelumnya yang khususnya di Ditjen kena dampak dari persoalan regulasi yang terlalu ribet. Kita akan melakukan perbaikan supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," tambahnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, menyatakan bahwa upaya ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola di sektor energi.

“Kami berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai arahan Menteri ESDM,” jelas Agus.

Agus menambahkan bahwa saat ini kementerian sedang mengharmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Sesuai dengan arahan Menteri ESDM, kami berupaya memastikan bahwa proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong percepatan investasi,” tegasnya.

Kementerian ESDM berharap upaya ini bisa menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis, mendorong investasi, dan meningkatkan peran sektor energi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

"Regulasi yang terlalu kompleks akan menghambat proses investasi dan mengakibatkan birokrasi yang panjang. Melalui langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif," kata Agus menutup penjelasannya.

Dengan wacana penyederhanaan regulasi tersebut, Kementerian ESDM optimis bahwa sektor energi akan semakin mudah diakses oleh investor, sekaligus membantu meningkatkan kontribusi sektor ini bagi pertumbuhan ekonomi nasional. (rpi)