Indonesia Gabung BRICS, Prabowo: Kita Lihat Negara dengan Ekonomi Besar Ada di Situ

Jakarta, tvonenews.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keanggotaan Indonesia dalam BRICS akan memperluas kemitraan secara global, terutama di bidang ekonomi. 

Menurutnya, hal itu dilakukan agar Indonesia berada di semua tempat dan tidak condong pada blok tertentu. 

"BRICS kita lihat ekonomi-ekonomi besar, India, Brazil, Tiongkok, Afrika Selatan, sudah di situ dan negara-negara tetangga kita banyak yang sudah ke situ. Thailand, Malaysia nyatakan minat, UEA Mesir," kata Prabowo, Senin (28/10/2024). 

"Jadi kita ambil keputusan atau kita melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu. Supaya kita baik di semua tempat. Indonesia ini kan tidak boleh ikut blok-blokan tapi kita mau berada di mana-mana," imbuhnya.

Sebelumnya, Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Yeta Purnama menilai, langkah Indonesia untuk bergabung dalam aliansi lima negara Brazil, Russia, India, China, dan South Africa (BRICS) dapat mempengaruhi proses aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). 

Yeta menyebut, peluang Indonesia untuk bermitra OECD akan semakin kecil mengingat energi dan fokus pemerintahan yang akan sangat mahal apabila harus bergabung dalam banyak kerja sama multilateral.

"Dibandingkan BRICS, urgensi Indonesia untuk bergabung dengan OECD jauh lebih tinggi, sejalan dengan upaya Indonesia menuju negara maju. Selain itu mengingat grup OECD memiliki anggota yang lebih besar sehingga dirasa lebih penting karena Indonesia perlu mendiversifikasi mitra yang lebih luas selain dari China," kata Yeta, dikutip Minggu (27/10/2024).

Oleh karena itu, menurut Yeta, akan jauh lebih efektif jika pemerintah hanya berfokus pada satu proses kerja sama multilateral yang sudah ada. 

Diketahui, Menteri Luar Negeri Sugiono dalam forum BRICS Plus Summit di Kazan, Rusia (24/10/2024) telah menyampaikan surat expression of interest untuk bergabung dalam BRICS. Saat ini, Indonesia telah resmi mendaftar keanggotaan.

Ketertarikan ini belum pernah disampaikan secara eksplisit pada masa pemerintahan Presiden Jokowi karena beberapa pertimbangan. 

Di antaranya kurangnya urgensi, perbedaan sistem politik, instabilitas hubungan antar negara anggota BRICS hingga upaya untuk mengimbangi hubungan Indonesia dengan negara barat.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika politik di kepemimpinan yang baru ini telah menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang strategis jika harus bergabung dengan aliansi BRICS.

Menurut Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira, pendaftaran resmi Indonesia ke dalam BRICS semakin menegaskan ketergantungan Indonesia pada China. 

“Padahal tanpa BRICS dari sisi investasi dan perdagangan Indonesia, porsi China sudah sangat besar. Impor Indonesia dari China melonjak 112,6 persen dalam 9 tahun terakhir, dari 29,2 miliar dolar AS di 2015 menjadi 62,1 miliar dolar AS pada 2023. Sementara investasi dari China melonjak 11 kali di periode yang sama," ujar Bhima. 

Sementara, Direktur China-Indonesia Desk CELIOS Muhammad Zulfikar Rakhmat mengatakan bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi Indonesia dalam bersikap di berbagai isu politik luar negeri yang krusial. 

"Salah satunya merespon manuver China di kawasan Laut China Selatan," tutur Zulfikar.

Adapun hal lain yang perlu menjadi perhatian yaitu negara anggota BRICS seperti China dan India memiliki konfrontasi yang intens di tiga wilayah perbatasan kedua negara meliputi, Himachal Pradesh, Uttarakhand, dan Arunachal Pradesh.

Menurut Zulfikar, konflik tersebut berpotensi mengganggu stabilitas hubungan China dan India, dan secara bersamaan juga akan mempengaruhi kemitraan dalam aliansi BRICS.(nba)