Pemerintah Bertemu dengan Pengusaha Jelang Penetapan UMP 2025, Ada Apa?

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah masih belum memutuskan besaran upah minimum provinsi atau UMP 2025.

Pembahasan secara tripatrit untuk menetukan nilai UMP 2025 antara pemerintah, pekerja dan  asosiasi pengusaha masih berlangsung.

Hal itu diucapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (30/10/2024).

Ia mengucapkan itu usai bertemu dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani dengan klaim membahas upah minimum provinsi (UMP) 2025.

“Apindo adalah bagian dari tripartit bersama serikat pekerja dan pemerintah, terutama dalam siklus terkait dengan upah,” kata Airlangga.

Para pengusaha yang tergabung dalam Apindo berharap sistem upah dapat mencerminkan perkembangan ekonomi, berbasis regulasi, serta mempertimbangkan produktivitas.

Kemudian, juga mencakup komitmen untuk tidak hanya fokus pada UMP, tetapi juga mempertimbangkan struktur upah dan skala upah (SUSU).

Sementara itu, Shinta berharap kenaikan UMP 2025 akan mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Menurutnya, UMP lebih bersifat sebagai jaring pengaman. Namun, yang sebenarnya berlaku adalah SUSU.

Skema pengupahan berbasis SUSU menetapkan kenaikan upah melalui hasil negosiasi bipartit antara pengusaha dan pekerja. Untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun, kenaikan upah ditetapkan berdasarkan produktivitas pekerja dan perusahaan.

“Jadi, di atas UMP, sebaiknya diserahkan kepada pelaku usaha masing-masing, karena ini tentu saja kondisinya juga berbeda-beda,” ujarnya. (ant/vsf)