Dia mengharapkan workshop ini membuat seluruh personel yang terlibat dalam pokja memiliki pemahaman memadai mengenai tugas dan tanggung jawab dalam struktur pokja, sehingga dapat bekerja semaksimal mungkin untuk mendukung pemeriksaan.
Pokja pemeriksaan melibatkan seluruh pejabat pimpinan tinggi madya dan personel yang mewakili masing-masing Auditorat Keuangan Negara (AKN), termasuk satuan kerja BPK perwakilan dan unit kerja lainnya yang terkait.
"Hal tersebut menunjukkan bahwa pokja telah menjadi wadah kebersamaan kita dalam suatu proses pemeriksaan yang terintegrasi untuk mencapai satu tujuan, yaitu hasil pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya yang terkait dengan PN 6," ujar dia.
Hasil pemeriksaan ini diharapkan dapat menjawab isu strategis, penting, dan aktual yang berkembang di masyarakat, mengingat PN 6 sangat berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, yakni lingkungan hidup dan bencana alam.
"BPK harus dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada semua level pemerintahan, baik vertikal maupun horizontal, karena pemeriksaan terkait lingkungan dan bencana ini tidak dapat ditangani oleh lembaga pemerintahan secara parsial. Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK harus dapat ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan semua sumber daya yang tersedia dan rekomendasi harus disertai indikator yang jelas dan dapat diukur,” katanya pula. (ant/vsf)
Load more