Jakarta, tvOnenews.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan agar pembahasan kenaikan upah dilakukan melalui mekanisme bipartit antara pengusaha dan pekerja.
Ini berkaitan dengan rencana kenaikan upah minimum untuk tahun 2025 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Undang-Undang Cipta Kerja.
Menurut Apindo, upah harus dibahas dengan cara yang lebih fleksibel, agar kesejahteraan pekerja meningkat tanpa mengganggu keberlangsungan usaha.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menegaskan bahwa upah minimum seharusnya hanya menjadi batas dasar, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
“Artinya masih ada kemungkinan upah naik, karena pembahasan kenaikan upah itu dibicarakan bukan di level upah minimum, tetapi upah di atas upah minimum,” jelas Bob, dikutip dari Antara, Sabtu (9/11/2024).
Menurut Bob, kenaikan upah yang lebih tinggi dari batas minimum sebaiknya dibicarakan menggunakan mekanisme struktur skala upah.
Dalam sistem ini, pembahasan kenaikan upah dilakukan secara bipartit, antara pihak pengusaha dan pekerja di setiap perusahaan.
Load more