Menkop Budi Arie Yakini Koperasi Bisa Jadi Alat Tuntaskan Kemiskinan di Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyatakan keyakinannya terhadap koperasi bisa menjadi alat untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) per 2023, masih ada 14 juta keluarga yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.

“Karena itu, kita berharap bahwa koperasi kedepannya dapat menjadi organisasi masyarakat, karena seperti kata Bung Hatta (Wakil Presiden RI pertama Mohammad Hatta), mengelola koperasi itu memerlukan kejujuran dan kesetiakawanan. Ini sangat sesuai dengan jati diri masyarakat Indonesia, di mana asas gotong royong, tolong menolong, kekeluargaan, masih terasa denyutnya di masyarakat Indonesia,” ucapnya dalam suatu forum di Jakarta, Selasa (12/11/2024). 

Pada kesempatan yang sama, Budi Arie menerangkan pemisahan antara Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi tanda bahwa koperasi harus lebih solid serta membawa manfaat bagi kemajuan ekonomi Indonesia ke depan.

Sebagai sebuah sistem ekonomi, koperasi mempunyai potensi besar di tanah air. Namun, nilai kontribusi koperasi baru mencapai 1,17 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Maka dari itu, potensi kontribusi dari soko guru perekonomian ini masih sangat terbuka lebar untuk ditingkatkan.

Begitu pula dengan aset koperasi secara nasional yang baru mencapai Rp275 triliun tahun 2023. Hal ini berarti aset koperasi masih bisa dioptimalkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

Sementara itu untuk jumlah anggota koperasi per tahun 2023 ada sekitar 28,84 juta orang. Budi Arie menargetkan jumlah anggota koperasi atau masyarakat yang berkoperasi bisa meningkat hingga mencapai 60 juta orang.

Peningkatan jumlah anggota koperasi ini diharapkan bisa memberikan gairah besar terhadap ekonomi masyarakat, terutama di desa, bagi para pekerja informal hingga masyarakat prasejahtera yang secara langsung juga mampu meningkatkan inklusi keuangan.

Lebih lanjut, Budi Arie menyebut inklusi keuangan koperasi dimulai dari penguatan aset aksesibilitas keuangan kepada para anggota koperasi dengan memastikan mereka memilik kesempatan yang sama dalam mengakses lembaga keuangan koperasi.

Pendidikan dan literasi keuangan juga menjadi salah satu perhatian penting Kementerian Koperasi untuk memperkuat kapasitas anggota dalam mengelola keuangan.

"Kementerian Koperasi mendorong koperasi menyediakan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan anggotanya, sehingga keberadaan koperasi membantu perekonomian dan akses keuangan bagi para anggota secara konkret dan nyata. Inklusi keuangan jadi salah satu bagian penting untuk kemandirian ekonomi masyarakat di suatu daerah," ungkap Budi Arie.

Tidak hanya itu, langkah perbaikan koperasi juhga turut fokus terhadap digitalisasi demi perbaikan akuntabilitas dan perluasan akses keuangan anggota koperasi. Digitalisasi menjadi agenda penting dalam hal transformasi koperasi yang memiliki kaitan erat dengan upaya peningkatan inklusi keuangan.

Misalnya, penerapan online data system yang memberikan akses informasi terhadap koperasi-koperasi menjadi lebih mudah supaya para anggota dapat memperoleh informasi terkini terkait produk keuangan koperasi.

Selain itu, digitalisasi juga dinilai bisa meningkatkan transparansi pengelolaan operasional koperasi, dan membuat para anggotanya memiliki kepercayaan terhadap produk keuangan yang dikembangkan oleh koperasi.

Dengan strategi ini, digitalisasi koperasi dianggap dapat mengakselerasi akses terhadap keuangan, memperluas mekanisme pembayaran, menambah opsi pembayaran, serta membantu pengembangan koperasi.

Pihaknya akan memastikan langkah-langkah perbaikan akan terus dilakukan demi menciptakan tata kelola koperasi yang jauh lebih baik.

“Harapannya, kolaborasi antara stakeholder (pemangku kepentingan) bisa mengakselerasi perubahan-perubahan positif bagi koperasi di Indonesia,” kata Menkop. (ant/nsp)