Langkah Prabowo untuk Pendidikan Tinggi Indonesia: Gandeng Negara Maju, Reformasi Regulasi, hingga Penataan Ulang LPDP

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto menyadari betul bahwa pendidikan tinggi di Indonesia perlu didorong lebih jauh agar mampu bersaing di tingkat global dan mendukung pelaksanaan program pemerintah.

Sejak awal pemerintahannya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk mengubah wajah pendidikan Indonesia demi masa depan yang lebih maju. 

"Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak, pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Saya kira ini terlihat komitmen kita terhadap pendidikan," begitulah kata Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet, 23 Oktober 2024 lalu.

Salah satu upaya Prabowo untuk memajukan pendidikan tinggi adalah dengan bekerja sama dengan negara-negara maju. Baru-baru ini, Presiden Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri China, Li Qiang, di Balai Besar Rakyat, Beijing.

Selain dengan Li Qiang, Prabowo juga bertemu Presiden Xi Jinping dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China, Zhao Leji. Presiden Prabowo berharap dapat belajar dari China, terutama dalam pengentasan kemiskinan, serta bekerja sama di bidang pendidikan.

"Di bidang pendidikan, saya kira kita juga ingin bekerja sama dengan China dalam masalah pendidikan. Kami ingin mengirim lebih banyak mahasiswa kami untuk belajar di lembaga pendidikan tinggi di China, dan kami juga ingin lembaga pendidikan tinggi China dapat hadir di Indonesia," kata Presiden Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Li Qiang di Balai Besar Rakyat, Beijing, Sabtu (9/11/2024).

Menurut Presiden Prabowo, sejumlah kampus di Indonesia telah membuka sektor unggulan untuk bekerja sama dengan kampus asing, termasuk dari China.

LPDP Bakal Dirombak

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) tengah menata ulang beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Di tengah polemik soal wajib pulang atau tidaknya alumni penerima beasiswa LPDP, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memanggil tim McKinsey Indonesia untuk membahas reformasi tata kelola LPDP.

Menkeu Sri Mulyani menekankan pentingnya reformasi ini untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar mampu keluar dari Middle Income Trap.

"Kami berdiskusi mengenai reformasi tata kelola dari @lpdp.ri yang merupakan salah satu institusi penting penggerak pendidikan dan penelitian Indonesia," tulis Sri Mulyani di akun Instagramnya, dikutip Selasa (12/10/2024).

Dia menekankan bahwa LPDP, sebagai institusi pengelola dana abadi pendidikan, menjadi tumpuan aspirasi masyarakat, sehingga tata kelolanya harus terus diperbaiki.

"Dan saya berharap dari diskusi bersama tim McKinsey hari ini, kita bisa mendapatkan insight tentang bagaimana mengembangkan institusi LPDP agar dapat terus diandalkan untuk menciptakan pemimpin-pemimpin berkualitas Indonesia di masa depan," ungkapnya.

Sri Mulyani berharap reformasi ini bisa membantu Indonesia mencapai visi Indonesia Emas 2045, menuju cita-cita negara yang adil, maju, dan sejahtera.

Sebagaimana diketahui, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro menjelaskan alasan pemerintah untuk membolehkan penerima beasiswa LPDP tetap bekerja di luar negeri. Pemerintah menyadari bahwa Indonesia belum mampu menjamin pekerjaan bagi semua alumni LPDP.

Sebagai gantinya, para penerima beasiswa LPDP nantinya tetap bisa berkontribusi kepada Indonesia dengan berkarya dari luar negeri.

Reformasi Regulasi di Pendidikan Tinggi

Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, Prof. Satryo Brodjonegoro selaku Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) mengungkapkan rencana reformasi besar-besaran di sektor pendidikan tinggi.

Dalam wawancara bersama Rosi di Kompas TV, Kamis (7/11/2024), Satryo menyampaikan bahwa perguruan tinggi seharusnya berfokus pada kontribusi nyata bagi masyarakat dan industri nasional, bukan sekadar mengejar peringkat dunia.

Mantan Dirjen Dikti itu menilai regulasi yang ada selama ini terlalu menekankan peningkatan peringkat dunia tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Indonesia.

“Banyak sekali regulasi yang dibuat oleh Kementerian selama ini terlalu banyak yang menuntut perguruan tinggi untuk berprestasi dalam pengertian pencapaian ranking dunia,” ujar Prof. Satryo.

“Padahal, hal itu mengakibatkan kampus kita fokus ke sana tapi lupa kepada masyarakat,” tambahnya.

Gebrakan Mendikti Saintek ini bertujuan mendorong kampus-kampus mengembangkan proyek-proyek terapan yang mendukung sektor seperti industri, pangan, energi, dan air bersih.

“Kalau bidang terapan, mengapa kita tidak membuat industri Indonesia? Sekarang ini industri teknologi kita hebat-hebat, kenapa tidak bikin pabrik Indonesia? Kita bisa kok. Listrik, misalnya, kita bisa bikin,” ujar Prof. Satryo.

Prof. Satryo juga menyoroti perlunya mengubah cara mengukur kinerja perguruan tinggi agar tidak melulu berfokus pada publikasi internasional. Ia menilai bahwa penelitian yang berdampak nyata bagi masyarakat sering kali tidak dihargai dalam penilaian internasional seperti Scopus.

Lebih lanjut, Prof. Satryo berencana membenahi Key Performance Indicator (KPI) untuk dosen yang selama ini memicu komersialisasi kampus dan kenaikan biaya kuliah. KPI yang menuntut perguruan tinggi mencari pendapatan sendiri telah mendorong kampus menaikkan SPP demi mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT).

“Nah, kalau cari uang yang paling gampang apa? Maaf, SPP dinaikkan. Itulah yang menjadi jeritan mahasiswa sampai saat ini,” ungkapnya.

Prof. Satryo berkomitmen untuk mengubah regulasi dan KPI agar dosen dapat bekerja dengan nyaman tanpa tuntutan komersial berlebihan. “KPI kita ubah semua supaya dosen-dosen bekerja dengan nyaman, tenang. Tidak ada masalah, mau di bidang pertanian, mau di bidang fisika murni, dua-duanya bagus. Meskipun tidak Scopus, tidak apa-apa, yang penting ada karya nasional, karya untuk masyarakat,” jelasnya.

Melalui kebijakan ini, Prof. Satryo berharap perguruan tinggi di Indonesia akan lebih berorientasi pada inovasi yang bermanfaat langsung bagi masyarakat dan mampu menghidupkan industri nasional. “Not only that, tidak hanya itu, kita mesti menciptakan industri yang bagus, startup yang kuat,” tegasnya.

Sebelumnya, Wamendikti Saintek Stella Christie menyatakan bahwa hilirisasi tidak akan terjadi tanpa inovasi dan teknologi sains.

Oleh karena itu, Stella menegaskan kementeriannya akan fokus mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dan mengeluarkan inovasi-inovasi baru sesuai arahan Presiden Prabowo.

"Hilirisasi tidak akan terjadi tanpa inovasi dari sains dan teknologi. Itu adalah satu yang sangat penting yang kami harus galakkan," kata Stella di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2024 lalu. (rpi)