“ULN pemerintah tetap terkendali pada triwulan III-2024 sebesar 204,1 miliar dolar AS (Rp3.225 triliun), atau tumbuh 8,4% dibanding tahun sebelumnya,” lanjut Ramdan.
Peningkatan ini didorong oleh pinjaman baru dan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN), yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk mengelola ULN secara hati-hati dan membayar kewajiban utang tepat waktu.
Sebagian besar ULN pemerintah digunakan untuk sektor kesehatan dan sosial (21%), administrasi dan jaminan sosial (18,9%), pendidikan (16,8%), konstruksi (13,6%), serta jasa keuangan dan asuransi (9,1%). Hampir semua ULN pemerintah (99,9%) memiliki tenor jangka panjang.
Di sisi lain, ULN swasta justru mengalami penurunan pada kuartal ini. Totalnya mencapai 196 miliar dolar AS (Rp3.096 triliun), atau turun 0,6% dibanding tahun sebelumnya.
Penurunan terbesar terlihat pada utang lembaga keuangan yang berkontraksi 3,2%. Meski begitu, sektor industri pengolahan, jasa keuangan, listrik, dan pertambangan tetap menjadi penyumbang utama ULN swasta dengan pangsa 79,3%.
Ramdan menegaskan bahwa baik pemerintah maupun swasta tetap memprioritaskan utang jangka panjang untuk menjaga kestabilan ekonomi.
Dengan pengelolaan yang hati-hati, ULN Indonesia diklaim masih dalam batas aman untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
Load more