Sri Mulyani Harus Dengar! Menteri UMKM Dorong Perpanjangan Pajak 0,5% untuk UMKM, Kasus Pengepul Susu Boyolali Jadi Pelajaran

Di sisi lain, Maman juga menyoroti pentingnya meningkatkan kesadaran pajak di kalangan pelaku UMKM.

Menurutnya, UMKM yang omzetnya semakin besar harus siap berkontribusi terhadap pembangunan melalui pembayaran pajak yang sesuai.

Pernyataan Maman ini sekaligus menjadi respons terhadap kasus pajak yang menimpa Pramono, seorang pengusaha pengepul susu di Boyolali, Jawa Tengah.

Pramono mengaku menghadapi tagihan pajak senilai Rp671 juta yang dinilai tidak masuk akal. Akibat kasus ini, ia terpaksa mempertimbangkan menutup usahanya, terlebih rekening banknya juga telah diblokir oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Boyolali.

Pramono sendiri adalah pengepul susu dengan jaringan 1.300 mitra peternak. Usahanya mampu mengirim 20.000 liter susu setiap hari ke dua industri pengolahan susu, dengan omzet mencapai Rp40-50 miliar per tahun. Namun, kasusnya memicu diskusi tentang penerapan pajak yang proporsional bagi UMKM.

Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022, UMKM orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta dibebaskan dari pajak. Di sisi lain, tarif PPh final 0,5% berlaku hanya untuk UMKM dengan omzet tahunan maksimal Rp4,8 miliar.

Aturan ini dijadwalkan berakhir pada 2024, dan setelah itu pelaku UMKM harus memilih sistem pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) untuk menghitung pajak mereka pada 2025.